Wednesday, December 19, 2018

Negara dan Hukum Dalam Islam Sudah Final

Posted By: Bagus Supriadi - December 19, 2018

Share

& Comment


Gus Nadir saat menjadi pembicara di aula Fakultas hukum


Pandangan Islam terhadap hukum  dan Negara sudah final. Dua hal ini selaras dengan Islam itu sendiri. Hanya saja, menjelang Pilpres, kajian ini kembali dibawa untuk kepentingan politik. 

Kajian tentang hal ini dibahas kembali dalam kegiatan kuliah rakyat Negara dan hukum dalam perspektif Islam bersama Nadirsyah Hosen. Pengajar di Monash Law School, Monas University Australia di Aula Fakultas Hukum Unej  (16/12). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum bekerjasama dengan Matan dan GP Anshor Jember. 

Kajian itu merupakan bahan diskusi lama yang sudah dilakukan, namun dulu lebih pada  Negara Islam. Kajian itu selesai ketika amandemen  1945 menolak usulan tujuh kata, yakni kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya. “Namun, sekarang ramai dibahas lagi melalui isu khilafah dan dibawa ke ranah politik,” katanya. Padahal, Negara Indonesia sudah sesuai dengan Islam itu sendiri, tak perlu dipertentangkan lagi. “Sudah sesuai maqosid as-syar’iah. Sudah menjalankan substansinya,” terangnya. 

Hanya saja, menjelang Pilpres ini, isu  itu dibawa kembali di tengah masyarakat. Seharusnya, kata dia, hal ini dipisahkan agar tidak campur aduk. “Warga yang tidak suka  Jokowi, itu hak mereka.  namun jangan bergabung dengan orang yang ingin mengubah NKRI. Kita harus dewasa bahwa ada musuh bersama untuk menjatukan NKRI,” jelasnya. 

Pria yang akrab disapa Gus Nadir itu menjuelaskan, ketika para pendiri bangsa sepakat 17 agustus merdeka. Ada perdebatan dalam merumuskan dasar Negara. Salah satunya adalah tujuh kata tersebut. 

“Ada rumusan dari warga bagian timur yang mendatangi Bung Hatta,” tuturnya. Yakni mengatakan bukankah kita sama-sama berjuang melawan penjajah, tapi begitu mau merdeka, kenapa ada keompok yang diberi hak khusus, kalau begini caranya kami pisah saja, dan bikin indonesia sendiri. 

Hal itu ditanggapi serius oleh Bung Hatta dan merasa situasi sedang genting. Sebab, baru saja merdeka, namun sudah ada yang mau pecah.  “Ini tidak bisa diabaikan, kata kata Negara kewajiban menjalankan syariat islam di coret. 

Nurul Ghufron, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menjadi moderator 

“Pangkal negara agama selalu merujuk pada tujuh kata ini,” ucapnya. Padahal, tanpa harus ada tujuh kata tersebut, umat Muslim memang wajib menjalankan syariat islam. Kompensasi dihapusnya tujuh kata tersebut adalah berdirinya lembaga kementerian agama RI. Meskipun tujuh kata itu dihapus, bukan Indonesia berarti menjadi negara sekuler. 

Dia menambahkan ketika terjadi amandemen UUD 45 dari tahun 1999 hingga 2002.  ada tujuh pasal yang tidak diubah, salah satunya adalah pasal 29, yakni Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. 

Waktu itu, kata dia, dua partai mengusulkan kembali masuknya tujuh kata. Yakni PPP dan PBB. Namun tidak berhasil. “Memahami hukum Islam tidak hanya dari hadist, tapi ada maqosid as syar’ie. Yakni menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal dan menjaga harta dan memelihara keturunan,” pungkasnya. 

Sementara itu, ketua panitia acara Erfan Mu’tashim Billah menambahkan Gus Nadir diundang menjadi pembicara karena pemikirannya sangat relevan dengan isu yang terjadi hari ini, terutama tentang kenegaraan. “Tujuannya ingin memurnikan tema lama ini agar tidak dibawa ke politik,” tuturnya.
  
Sebab, dalam pandangan Islam, hukum dan Negara di Indonesia sudah searah. Hal ini perlu disampaikan lagi agar tidak terjadi pemahaman yang keliru. “Kami terpanggil agar akonsel kenegaraan murni seperti dulu,” pungkasnya

About Bagus Supriadi

Organic Theme. We published High quality Blogger Templates with Awesome Design for blogspot lovers.The very first Blogger Templates Company where you will find Responsive Design Templates.

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © MERESAPI HARI

Designed by Templatezy