Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawal Harta Negara

Terjun Mendadak Awasi Dana Desa

November 2016 lalu, aparat pemerintah Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember kaget dengan kedatangan BPK RI. Sebab, kehadiran para petugas BPK untuk mengawal harta Negara, yakni dana desa yang diberikan dengan jumlah cukup banyak.

Dana desa digunakan untuk memperbaiki dan membangun sarana tranportasi masyarakat desa, kegiatan ini dilakukan di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari

Pengawasan itu dilakukan secara mendadak  tanpa ada seorangpun yang mengetahui. Tentu saja, semua itu dilakukan untuk melihat bagaimana desa mengelola keuangannya. Jumlah dana desa yang diberikan tak sedikit, mulai dari Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar.

BPK RI datang tak hanya melihat laporan keuangan, namun melihat pembangunan yang dilakukan. Mereka benar-benar ingin memastikan bila penggunaan dana tersebut benar-benar maksimal. Hasilnya, Desa Lampeji dinilai wajar dalam mengelola dana desa.

BPK RI Kawal Harta Negara, itulah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang dipimpin Dr. Moermahadi Soerja Djanegara ini. BPK tak ingin kecolongan dalam menggunakan harta Negara. Sehingga mereka cukup gencar melakukan pengawasan.

Pendamping Desa (PD) Kecamatan Mumbulsari bersama Kepala Desa Lengkong saat melihat pembangunan saluran irigasi yang menggunakan dana desa

Untung saja, hasil dari pemeriksaan di Desa Lampeji tidak ada kejanggalan. Bahkan, keberhasilan mengelola dana desa itu membuat Desa Lampeji mendapat tambahan dana desa, dari awalnya hanya sekitar Rp 800 juta, di tahun 2018 bertambah menjadi  Rp 1,8 miliar.

Awasi Jahit Menjahit Program

Di desa terpisah,  Pendamping Desa  (PD) Kecamatan Mumbulsari merasa jengkel dengan ulah pemerintah desa yang menyuruh orang lain dalam membuat laporan pertanggung jawaban. Bahkan, ketika menyusun program, desa menggunakan pihak ketiga. Mereka membayar pihak tersebut dengan nilai yang cukup tinggi menggunakan uang negara, tak tanggung, nilainya mulai dari Rp 10 juta satu jahitan.

Padahal, mereka sudah dilatih cara menyusun program menggunakan dana desa. Begitu juga dengan cara membuat laporannya. Hanya saja, desa masih belum terbiasa, dan tetap dengan kebiasan buruk selama ini, jahit menjahit program.

Semua kegiatan yang menggunakan dana desa harus diketahui oleh masyarakat luas, warga desa harus kritis melihatnya.

Istilah tersebut dilakukan di beberapa desa, menyuruh pihak lain untuk menyusun program dan laporan. Mereka jahit-menjahit dana agar tidak ada kejanggalan sehingga ketika diperiksa, tidak ada masalah dengan laporan keuangan desa. Permainan anggaran itu sangat merugikan Negara, untuk itu perlu pemantaun yang jitu, tak hanya penegak hukum, tetapi peran masyarakat sebagai "Watchdog" sangat penting. 

Praktek jahit-menjahit itu lumrah terjadi di  beberapa karena ketidakmampuan aparatur desa dalam menyusun program. Selain itu, juga ada kekhawatiran laporan yang dibuat bermasalah. Tak ayal, merekapun mencari aman dengan menjahitkannya pada orang lain.

Kehadiran pendamping desa menjadi secercah lilin agar desa semakin berbenah menjadi lebih baik. Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa didampingi agar bisa mengelola anggaran dengan baik. Upaya ini merupakan salah satu cara agar kekayaan Negara digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Melihat Partisipasi Warga Memantau Dana Desa

Aparatur desa dilatih cara pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu memaksimalkan penggunaannya dengan baik dan benar.

Dana desa yang diperuntukkan untuk kemajuan desa harus dikawal bersama-sama. Tak hanya aparat penegak hukum, tetapi  masyarakata setempat memiliki peran yang sangat penting. Sebab, nilai uang negara yang diberikan pada desa cukup tinggi. Mulai dari Rp 800 juta hingga Rp 1,8 miliar. 

Misal, nilai dana Desa Lampeji tahun 2018 sudah bertambah menjadi Rp 1,8 Miliar, dana bertambah karena desa berkembang. Para pengawas dana desa,  tak cukup hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi semua lembaga yang punya wewenang.

Mulai dari Kasi administrasi dan PMKS Kecamatan, Polsek serta UPT binar Marga dan Sumber Daya Alam, Kejaksaan hingga Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Mereka memilki wewenang untuk mengawasi dana desa agar digunakan dengan benar.

Pada Pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Pasal 48 huruf c  menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.

Kemudian,  Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kemudian, Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Renovasi Kantor Desa yang melibatkan berbagai pihak, di Desa Mumbulsari, termasuk warga sekitar

Hanya saja, peran BPD dalam mengawasi masih perlu ditingkatkan. Banyak BPD yang tidak berkutik menghadapi kepala desa yang memiliki peran sangat dominan. Tak heran, fungsi mereka untuk mengawasi kinerja desa, terutama dalam penggunaan anggaran kurang maksimal.

Pendamping desa juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang penggunaan dana desa. Seperti melakukan pembinaan hingga pencegahan. Misal melakukan pelatihan tentang penggunaan dana desa dari sisi hukum.

Masyarakat sekitar juga harus terlibat dalam proses pembangunan desanya. Sehingga mereka bisa mengetahui  dan menjadi pemantau.  Mulai  dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Bila terjadi kejanggalan atau penyalahgunaan, warga harus berani melaporkannya pada penegak hukum.