Pilkades, Akar Demokrasi Berbuah Korupsi

Untuk menjadi kepala desa, harus membayar mahal. Setiap suara harus ditukar rupiah. Usai terpilih uang rakyat di korupsi.

DESA sebagai akar dari demokrasi, ‘terlupakan’ dari perhatian pemerintah pusat. Terbukti dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), tak ada dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Para calon di ‘paksa’ untuk membayar biaya pelaksanaan Pilkades. “Itulah kondisi yang terjadi di desa saat pelaksanaan Pilkades. Calon dibebankan untuk membiayai Pilkades dengan dibantu dana desa dan daerah,” jelas Direktur Institute for Research and  Empowerment (IRE), Rosiki.

Seharusnya pemerintah pusat juga memikirkan alokasi dana untuk Pilkades. Karena Pilkades itu, juga amanat konstitusi. Tidak hanya pemilihan Gubernur dan kepala daerah yang harus di danai pemerintah. “Sebenarnya dana Pilkades yang dibebankan kepada calon itu adalah paradigma yang keliru. Karena hadirnya pemerintahan di level desa bukan keinginan masyarakat. Tapi karena mandat konstitusi,” jelasnya.

Seharunya, segala biaya penyelenggaraan Pilkades juga diatur oleh pemerintah pusat. Akibat tak dibiayai pemerintah pusat, tak jarang pesta demokrasi desa itu malah menjadi ajang bisnis bagi oknum pemerintah daerah. “Kalau calon sudah diperas, jangan salahkan jika terpilih, malah rakyat yang jadi mangsa,” katanya.

Pilkades yang merupakan jikal bakal munculnya sistem demorasi local, sering terciderai oleh beberapa praktik menyimpangan. Hal tersebut diakui Bambang Sutrisno, anggota Badan Perwakilan Desa  (BPD), di Desa Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Menurutnya, tak jarang dalam pemilihan kepala desa, marak politik uang. Tradisi di masyarakat, sudah terbangun ucapan “tongket: settong seket, (satu suara lima puluh ribu). Tradisi tersebut, akibat dari tidak pedulian pemerintah pusat pada proses Pilkades yang menjadi akar munculnya demokrasi.

Pilkades, yang merupakan salah satu instrumen terbentuknya demokrasi lokal, jelas Bambang, seharusnya masyarakat mendapatkan nilai-nilai pendidikan demokrasi di dalamnya. Mislanya, bagaimana masyarakat bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat setempat. “Tidak memilih karena ada duit,” katanya.

Sementara itu, menurut Mas’ud Said, yang kini menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Presiden bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah, bahwa demokrasi lokal itu tumbuh dari proses pemilihan kepala desa. Hal itu sudah ada sebelum Indonesia terbentuk, yakni antara tahun 1920 hingga tahun 1945.

Pilkades, sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari warga setempat, yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). “Proses demikian harus berlangsung secara demokratis. Jangan malah mencederai proses demokrasi lokal,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Airlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, praktik politik uang memang marak saat Pilkades. Mengapa demikian? Karena tidak ada transparansi dan keterbukaan. “Akhirnya, pelaksanaan dan sistem Pilkades jalan sendiri. Tanpa ada aturan yang mengontrolnya,” jelasnya.

Berbeda dengan Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur, Muhammad Muzammil. Ia menilai bahwa praktik korupsi yang terjadi di desa merupakan salah satu dampak dari maraknya kasus korupsi pada tingkat daerah, provinsi maupun nasional. “Terjadi politik uang di desa, setiap akan Pilkades, tanpa disuruh rakyat menjual suaranya. Karena masyarakatnya masih belum paham apa demokrasi,” katanya.

Kedepannya, tugas pemerintah, mulai dari daerah hingga pusat, tidak melupakan proses demokrasi di level desa. Harus terselamatkan dari politik uang. Bagi calon kepala desa, juga harus tidak membeli suara rakyat dengan uang.

Jika masyarakat tak dididik dengan politik uang, secara berlahan akan memahami apa makna demokrasi yang sebenarnya. “Untuk di seluruh desa di Jawa Timur, saya lihat dan saya amati, masih sangat rendah warga yang melek politik dan demokrasi,” aku Bupati Bondowoso, Amien Sa’id Husni, saat ditemui ALFIKR awal Oktober lalu.

Sementara itu, menurut Umami, Ketua Forum Komunikasi antar Kepala Desa dan Aparat Desa (FOKAP) Kabupaten Situbondo, untuk memberikan kesadaran nilai-nilai demokrasi, masyarakat harus terus diberikan pemahaman demokrasi di level desa. “Tanpa pendidikan, memahaman demokrasi akan tetap rendah,” nilai Umami.

Seharusnya kata Umami, dari beberapa permasalah yang melanda masyarakat, harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar memberikan pemahaman yang utuh tentang demokrasi. “Karena desa merupakan struktur terkecil dari pemerintahan. Seharusnya desa menjadi ujung tombak dalam melayani masyarakat,” katanya.

Siapa yang bertanggungjawab memberikan pemahaman demokrasi di desa? “Tugas itu  adalah tugas pemerintah desa, tokoh masyarakat dan peran aktif pemerintah daerah hingga pusat. Serta masyarakat sendiri. Jangan kemudian, Pilkades yang hanya di level desa di remehkan oleh pemerintah. Karena demokrasi berangkat dari tradisi di desa,” katanya.

 “Sebenarnya konflik antar warga desa pasca Pilkades itu merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah desa dan kepolisian. Tapi semua masyarakat ikut bertanggungjwab,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai anggota Pusat Parade Nusantara (Persatuan rakyat desa). Bagus Supriadi

ALFIKR/NO.22 Muharrom-Jumadil Akhir 1434H