Mempertegas Organisasi Kepemudaan


Peran pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara menjadi hal yang tak terelakkan. Peran yang cukup dominan dalam mengendalikan roda kebijkaan pemerintah terhadap rakyat. Yang dibuktikan dengan ditundanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada bulan April lalu.
BERMULA dari kegagalan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), sebagai wadah generasi mahasiswa untuk melanjutkan perannya dalam masa Orde Baru. Berkurangnya peran KAMI sebagai wadah persatuan dan kesatuan generasi muda, menimbulkan situasi tidak menentu dalam melanjutkan peranan pemuda pada masa berikutnya. Kaum muda, baik secara individual maupun secara organisasi sulit untuk melakukan gerakan mencapai sasaran bersama ditengah situasi konflik nasional.
Sewaktu KAMI melakukan kiprah, pertanyaan-pertanyaan tentang persatuan dan kesatuan pemuda serta perwujudan wajah fisiknya menjadi suatu yang lebih sentral dalam pemikiran KAMI. Dalam situasi seperti ini, pemuda menyadari bahwa diperlukan suatu orientasi baru dalam melihat persoalan bangsa dan Negara. Sehingga pada 23 Juli tahun 1973, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dideklarasikan, bersama dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berada di bawah naungannya.
Namun, dalam perjalanan mengawal aspirasi, hanya sebagian saja yang terlibat langsung dalam memainkan peran, mereka yang berada dibawah naungan organisasi yang dapat menyuarakan pendapat. Sedangkan para pemuda yang tidak mengenyam pendidikan atau tidak aktif dalam kegiatan organisasi, tidak terwadahi, sehingga sulit untuk ikut terjun di dalamnya. Salah satu wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensinya adalah di OKP-OKP yang ada di wilayah masing-masing.
Sebenarnya ada tiga macam bentuk OKP berdasarkan basisnya, diantaranya berbasis kemahasiswaan, seperti PMII, IMM, HMI dan lainnya. Selanjutnya,  berbasis Nasionalis, seperti AMPI, FKPPI dan masih banyak lagi. Serta OKP yang berbasis keagamaan, seperti Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor, GPI dan lainnya.
Prosedur untuk mendirikan Organisasi Kepemudaan, salah satunya: harus memiliki struktur organisasi dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai ke bawahnya. OKP harus berada di bawah naungan KNPI. Tercatat, pada tahun 2010, jumlah yang bernaung di bahwa KNPI ada 98 OKP untuk tingkat nasional. Sedangkan saat ini OKP yang tercatat 114 OKP.
Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab III pasal 8 bahwa, Organisasi kemasyarakatan Pemuda (OKP), berada di bawah naungan Komite  Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Dalam UU tersebut juga di jelaskan, satu-satunya induk Ormas Kepemudaan yang diakui dan sah menurut UU ini adalah KNPI dan anggotanya adalah OKP-OKP yang berbadan hukum, tercatat di Kemdagri atau Kemkumham, memiliki AD/ART, Hierarki, struktur dan komposisi personalia kepengurusan yang jelas dari pusat dan daerah.
Menurut Abd Komar, ketua KNPI Kabupaten Probolinggo, “tidak semua organisasi kepemudaan yang berdiri berada dibawah naungan KNPI, jika OKP tersebut tidak mau bergabung dengan KNPI, tidak masalah, cukup berpartner seperti yang dilakukan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) baru-baru ini”.
Sedangkan program pokok setiap OKP tidak jelaskan dengan lengkap oleh pemerintah maupun dalam Undang-Undang kepemudaan. Dalam Bab XIII pasal 48 di jelaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi, dan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa atau berpotensi dalam memajukan potensi pemuda. Jadi, program OKP tergantung kebijakan setiap OKP sesuai kebetuhan pemuda yang ada di masing-masing tempat. “Di KNPI sendiri, saya merekrut pemuda desa untuk bergabung dengan KNPI kemudian melakukan pembinaan terhadap mereka,” ucap Komar.
Menurut Ugas Irwanto Ketua Karang Taruna Probolinggo, beberapa program menyangkut tiga hal, ekonomi produktif, ekonomi rekreatif dan ekonomi edukatif.
Ekonomi produktif adalah program utama yang lebih menekankan pemberdayaan pemuda, untuk membuka usaha dengan memberikan modal, agar mereka memiliki keterampilan. Sedangkan ekonomi edukasi lebih menekankankan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini, Karang Taruna bekerja sama dengan Kemendiknas.
Termaktub dalam UU Kepemudaan Bab II pasal 3 tentang target OKP bahwa, Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sangat pantas jika banyak orang menginginkan pemuda itu ideal, di harapkan pemuda saat ini aktif di berbagai organisasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan di harapkan semua pihak membantu pemuda untuk mengisi waktu kosong mereka agar tidak melakukan tindakan yang banyak merugikan orang lain terutama bagi dirinya sendiri.
Dalam Undang-undang kepemudaan pasal 42, juga dijelaskan bahwa organisasi dan kemahasiswaan di tujukan untuk, mengasah kematangan intelektual, meningkatan kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan daya inovasi, menyalurkan minat bakat, dan menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.
Untuk mendirikan OKP di setiap daerah, tidak ada batasan. Namun, OKP maupun KNPI hanya berdiri atas kehendak suatu kelompok yang memiliki visi dan misi, AD/ART untuk memperdayakan pemuda. Biasanya yang terjadi saat ini, bahwa OKP dan KNPI ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
tidak ada batasan dalam mendirikan OKP, setiap OKP yang mau bergabung tinggal membuat permohonan untuk bergabung di bawah naungan KNPI, di lengkapi dengan AD/ART dan kepengurusan yang jelas badan hukumnya,” tambah Komar kepada ALFIKR.
Dana Organisasi yang di gunakan untuk pemperdayaan pemuda tidak ditentukan jumlahnya. Dalam Undang-undang Kepemudaan pun tidak di jelaskan secara detail, seperti yang tertera dalam Bab XIV pasal 49 poin 1, pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.
Seperti Karang Taruna, dana yang di cairkan dari APBD sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahun 2006 dana yang diberikan sebesar Rp 200 juta, tahun 2007 berkurang menjadi Rp 100 juta, sedangkan tahun 2008 menjadi Rp 150 juta, tahun 2009 naik lagi menjadi Rp 200 juta, tahun 2011 anggaran yang diberikan Rp 150 juta, dan tahun 2012 berjumlah Rp 125 juta, kata Ugas, sapaannya.
Berbeda dengan KNPI, anggaran yang didapat setiap tahunnya berkisar antara 100 sampai 175 juta. Oleh karena itu, dana yang di peroleh tidak dapat di distribusikan secara merata pada setiap OKP.
Saat ini, mempertegas posisi KNPI dan OKP menjadi prioritas utama KNPI. Karena, antara OKP dan KNPI belum terjalin komunikasi yang intensif. Sehingga, OKP tidak tahu program KNPI dan begitu pula sebaliknya. Akibatnya, semua berjalan sesuai dengan programnya masing-masing, ungkap Komar.
Dalam poin 2, lebih dispesifikasikan bahwa, sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Bagus Supriadi
 ALFIKR/NO.21 Rajab-Dzulhijjah 1433 H
 

Comments